Mitragaaksi.com, Pontianak, Kalbar. Kasi Intel Kejari Pontianak Rudi Astanto membenarkan kalau fihaknya melalui Kasi Pidsus Kejari Pontianak sedang menangani kasus dugaan Korupsi Jaringan Serat optik Kantor Gubernur Kalbar.
Puluhan Kepala subbag Umum dan aparatur seluruh Dinas di Lingkungan Pemda Kalbar hari ini mulai di periksa oleh Tim Penyidik Kejari Pontianak sebagai saksi dalam kasus dugaan Korupsi Jaringan serat optik Kantor Gubernur Kalbar TA.2022.
Dari pantauan Media Kalbar bahwa para Kasubbag Umum Aparatur dari beberapa Dinas dilingkungan Pemda Kalbar dengan membawa sejumlah dokumen tampak memenuhi ruang tunggu Kejari Pontianak yang beralamat di jalan KH.Ahmad Dahlan no.6 Pontianak.
Salah seorang Kepala OPD Pemda Kalbar yang tak mau disebutkan namanya membenarkan kalau semua pembuatan aplikasi di semua kantor sejak 2019 hingga 2023 selalu di tangani HRM dan rekan rekannya.
Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut di duga di mark up oleh pelaksana proyek yang sekaligus pengelola dan operator seluruh jaringan serat optik kantor Gubernur pemda Kalbar berinisal HRM yang dikabarkan merupakan keluarga dari Mantan Pejabat Penting di Pemda Kalbar. Sedangkan yang menjadi Penannggungjawab atau PPK dari Proyek ini berinisial SML yang saat tahun 2022 menjadi salah satu kepala Dinas.
Informasi yang di kumpulkan Media Kalbar bahwa Paket Proyek Jaringan Serat Optic Kantor Gubernur Kalbar yang di peruntukan untuk operaaional ruang Data Analytic Room (DAR) dan Gedung Garuda serta koneksi jaringaan ke semua Dinas dan OPD di lingkungan Pemda Kalbar itu di anggarkan melalui Dinas Kominfo Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.170.220.506.
Proses lelang paket jaringan serat optik ini menggunakan system e-katalog dengan penunjukan langsung yang di duga dalam prosesnya sudah diarahkan siapa pemenangnya.
Tim redaksi
