Mitragalaksi.com, Pontianak, Kalbar. Pembatasan PPKM di Pontianak sangat berdampak pada sektor minimnya pendapatan masyarakat dalam hal ekonomi, hal ini yang dirasakan perlu adanya kebijakan yang mengatur perekonomian hajat hidup orang banyak, pada kesempatan yang sama pertemuan Rusdi dari DPD PWRI Cab. Kal-Bar bersama Yahya Perguruan Pencak Silat Cobra beserta rekan media online mitragalaksi.com Reni dan Hamidi di salah satu cafe Pontianak Utara pada 26 Juli 2021 Membahas Penyelewengan yang menggunakan Anggaran Pemerintah perlu adanya pantauan.
Yahya juga mengatakan “Dalam pertemuan tersebut membahas tentang sinkronisasi kerja terkait sebagai kontrol sosial, masyarakat dan pemerintah, hal ini perlu diawasi tentang penyelewengan dana anggaran pemerintah agar bisa terlaksana dan bisa bermanfaat bagi masyarakat”, ucapnya.
Kebijakan serta aturan sudah jelas tinggal bagimana kita bisa saling bahu-membahu koordinasi terkait fakta kerja yang melanggar aturan yang memakai anggaran pemerintah ucapnya.
Rusdi selaku Anggota DPD PWRI Cab. Kal-Bar mengatakan dengan sinerginya wartawan, Lsm, dan Masyarakat, kami berharap kedepannya bisa saling koordinasi dalam hal pengawasan kegiatan yang memakai anggaran negara, supaya bisa terlaksana dengan benar, takut adanya indikasi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, ucapnya.
Baca Juga : Melalui Vicon, Kabarhakam Tekankan Arahan Presiden Jokowi Soal PPKM Level 4.
Rusdi menambahkan perlu adanya sistem monitoring yang bisa diakses pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia. Namun, sayangnya menurut Rusdi saat ini ternyata baru ada 177 kantor KPPN di seluruh Indonesia yang bisa diawasi penggunaan APBN. Padahal seharusnya akses pengawasan BPK bisa dilakukan di KPPN tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang berjumlah 512 kabupaten dan kota. Sementara pengawasan BPK terhadap APBD lebih kecil lagi yakni baru terakses 26 pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota. Menurut Rusdi sistem dari BPK ini harus dilakukan dan adanya perbaikan lagi ke depannya.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meminimalisir temuan, sehingga pencatatan laporan keuangan bisa lebih baik dan akuntabel, serta penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan tertib administrasi” Ujarnya.
Dalam masa pendemik ini kami juga menghimbau kepada masyarakat khusunya warga pontianak agar selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak keluar jika tidak perlu tutupnya. ( Hamidi/Reni )
