Mitragalaksi.com, Pontianak, Kalbar. Pada tanggal 19 Oktoner 2021 pukul 08.30 s.d 12.00 WIB, di Ball Room Anggrek Hotel Ibiz, Jl. Jend. A. Yani No.81, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, telah berlangsung rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Prov. Kalbar yang dipimpin Kepala Divisi Imigrasi Kalbar Bpk. Pamuji Raharja dan dihadari -+ 38 orang peserta, dengan tema “Strategi Tim Pora Prov. Kalbar dalam rangka pengawasan Keimigrasian di perbatasan Negara”. Adapun yang dapat dilaporkan sebagai berikut :
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain :
- Kepala Divisi Imigrasi Kalbar Bpk. Pamuji Raharja
- Kabinda Prov. Kalbar Brigjen Pol Rudy Tranggono, S.St., M.K.
- Dansub Kalbar Satgas Kapuas, Letkol Inf Dedi Asferi, S.S,.M.I.Kom
- Pabandya Gal Sinteldam Mayor Inf Arif Kurniawan
- Ps. Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Kalbar Kompol A. Kamil
- Paurset Tim Intel Lantamal XII Letda Laut (KH) A. Syamsu Kurniawan, S.Sos.I.
- Asintel Kejati Prov. Kalbar
- Kabag Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Prov. Kalbar Bpk. Samuel Pangihutan Pangabean
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar Bpk. Drs. H. Manto, M.Si.
Penyampaian Ketua Panitia Bpk. Samuel Pangihutan Panggabean selaku Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian intinya : Pada kesempatan ini akan melaporkan kegiatan Tim pengawasan orang asing dengan maksud dan tujuan agar dapat bertukar informasi dari Tim Pora terkait pengawasan orang asing khususnya di wilayah perbatasan RI-Malaysia.
Baca Juga : Polresta Pontianak Terapkan Sistem Aplikasi Peduli Lindungi Saat Berkunjung Ke Mako Polresta.
Keterangan Foto : Kegiatan Rapat PORA di Ball Room Anggrek Hotel Ibiz, Jl. Jend. A. Yani No.81, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Penyampaian Kepala Divisi Imigrasi Kalbar Bpk. Pamuji Raharja, intinya :
Pada kegiatan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing ini semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, tema yang diangkat dalam agenda Rakor pada hari ini adalah Strategi Tim PORA Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengawasan Keimigrasian di Perbatasan Negara.
Tema tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data dan laporan yang diperoleh dapat disimpulkan terjadinya pelanggaran keimigrasian disebabkan karena belum optimalnya sinergitas Tim PORA dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian.
Khususnya di Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak relevan lagi jika hanya berfokus pada permasalahan WNA, namun kita perlu memperkuat juga pengawasan terhadap perlintasan WNI karena kejahatan-kejahatan transnasional saat ini banyak melibatkan WNI.
Pemanfaatan jalur perlintasan ilegal atau jalur tikus beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, saat ini masih adanya kasus illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, masih adanya perlintasan ilegal diwilayah perbatasan yang mana perlintasan ilegal bukan hanya penduduk lokal perbatasan dari luar daerah.
Perlintasan ini mengarah pada kegiatan penyelundupan manusia people smugling dan juga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang/TPPO mengingat wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia, secara topografi Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai yang dapat dilalui perahu, masih banyak ditemui daerah-daerah rawa, hutan mangrove dan hutan hutan yang berpotensi digunakan sebagai jalan pintasuntuk kegiatan illegal.
Terkait dengan WNA kita mengetahui bahwa keberadaan mereka di wilayah Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan perkembangan situasi global dan pemerintah yang harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
Pada hari ini masih dalam situasi menghadapi Covid-19 yang telah merubah sendi-sendi kehidupan secara menyeluruh dan memberikan dampak pada berbagai sektor tidak terkecuali pada kegiatan perlintasan orang asing yang pada awalnya perlintasan orang antar negara dibuka seluas-luasnya tiba-tiba harus diperketat dan upaya menjalankan protokol kesehatan bahkan beberapa negara menutup jalur lintasannya dengan situasi pada saat ini sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia.
Tantangan baru yang memaksa kita untuk fokus dua hal yaitu, mencegah penyebaran Covid-19 dan meningkatkan pengawasan orang asing. Karena sangat banyak orang asing yang menetap di Indonesia akibat tidak bisa kembali ke negara asalnya, bahkan juga memungkinkan adanya upaya-upaya orang asing untuk masuk secara ilegal dengan berbagai tujuan dan kepentingan.
Penyampaian Kabinda Prov. Kalbar Brigjen Pol Rudy Tranggono, S.St., M.K.
Perlunya pengawasan mobilitas orang asing, pergerakan orang asing yang ada di wilayah Prov. Kalbar, diharapkan tim pora mempunyai naluri Intelijen, terkait keberadaan WNA yang berkerja di Prov. Kalbar. Maka dari itu kami memerlukan data yang akurat untuk memudahkan pemantauan bagi WNA yang berkerja atau tinggal di wilayah itu sendiri, hal ini adalah sebagai tugas kami di Bidang Intelijen.
Terkait pengawasan WNA yang ada di Kalbar, bagaimana kita melakukan monitoring orang-orang asing yang bekerja di Kalimantan Barat dan masuk WNA dari wilayah perbatasan. Hal ini adalah tantangan dan kewaspadaan bagi kita semua dimana dengan masuknya WNA dapat membawa virus baru.
Penyampaian Dansub Kalbar Satgas Kapuas, Letkol Inf Dedi Asferi, S.S,.M.I.Kom : Terkait pemulangan TKI/PMI perlu dilakukan pemeriksaan secara ketat melalui PLBN yang ada di Kalbar, terutama kembalinya TKI/PMI dari Malaysia melalui jalur tidak resmi (jalan tikus) yang ada di perbatasan darat RI-Malaysia.
Penyampaian Pabandya Gal Sinteldam Mayor Inf Arif Kurniawan :
Satgas pamtas dan Satgas intelijen Kodam XII Tanjungpura perlu kami informasikan terkait TKA yang melintas melalui pintu TPI sebatas hanya berkunjung untuk menemui keluarganya bukan hanya berbisnis dan berkerja perlu juga kita pantau
Perlunya koordinasi antar tim Pora dilapangan, perlu di ketahui ada nya tambang di wilayah Tekam yg dimana terdapat WNA itu juga perlu di perhatikan, menawarkan strategi penguatan organisasi
Penyampaian dari Dinkes Kalbar Ibu Endang Widayati : Kita tetap waspada menghadapi virus ini, dinas kesehatan provinsi Kalimantan melaksanakan vaksinasi dan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat melaksanakan swab dan karantina bagi TKI/TKA yang datang ke wilayah Kalbar, untuk peningkatan bagi warga yang datang ke Kalbar ini kita mengacu pada prokes Dinas Kesehatan
Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Prov. Kalbar dilakukan dalam rangka penguatan Sinergitas pengawasan Keimigrasian khususnya di perbatasan RI-Malaysia wilayah Prov. Kalbar, terutama pada masa pandemi Covid.
Adanya kegiatan rapat Tim Pora tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara K/L terkait dalam melakukan pengawasan orang asing, agar setiap kegiatan orang asing dapat terawasi dan termonitor.
Pihak Kanwil Imigrasi Kalbar dan seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pora diharapkan dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan orang asing di wilayah Kalbar.
Pukul 12.00 WIB, kegiatan selesai dan selama kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan.
[Reni]
