Mitragalaksi.com, Kapuas Hulu, Kalbar. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan meninjau lokasi Wilayah Pertambangan (WP) yang diperuntukkan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang rencananya bertempat di Desa Beringin, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.
Perlu diketahui di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan wilayah pertambangan peruntukan wilayah pertambangan rakyat seluas 4.198.89 hektar yang tersebar dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa untuk WPR yang sudah ditetapkan dapat diajukan IPR, sedangkan untuk wilayah yang ada potensi emas yang belum ditetapkan sebagai WPR harus diajukan untuk ditetapkan sebagai WPR,” jelas Bupati Kapuas Hulu.
Selain itu juga menurut Bupati Kapuas Hulu, untuk kewenangan penetapan WPR adalah dari Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur.
Baca Juga : Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko, Pimpin Apel Siaga Dalam Mencegah Gangguan Kamtibmas.
“Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi tanggal 7 September 2021 perihal rapat lanjutan pembahasan WPR di Kalimantan Barat. Bahwa untuk usulan penetapan WPR khususnya untuk Kabupaten Kapuas Hulu dengan total usulan penambahan seluas 3,075 hektar, sudah diakomodir dan akan ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Menteri ESDM pada akhir bulan Oktober 2021 setelah dibahas bersama Komisi VII DPR RI,” tambah Fransiskus Diaan pada hari Rabu (20/10/2021).
Fransiskus Diaan menambahkan, dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa untuk pelayanan pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan dilayani setelah adanya SK penetapan WPR Menteri ESDM.
“Untuk itu kami dari Pemerintah Daerah Kapuas Hulu akan terus mengawal WPR untuk menjadi IPR, karena ini tugas Pemerintah untuk berusaha melegalkan usaha pertambangan rakyat agar masyarakat tidak selalu dihantui rasa takut,” tutup Bupati Kapuas Hulu.
[ Dny ]
