Dampak Dan Akibat Deforestasi Hutan,Adanya Perkebunan, PETI Juga Ilegal Logging Sebagai Penyebab Banjir di Kalbar

Dampak Dan Akibat Deforestasi Hutan,Adanya Perkebunan, PETI Juga Ilegal Logging Sebagai Penyebab Banjir di Kalbar

Mitragalaksi.com, Pontianak, Kalbar. Dimana pernyataan Pemkab maupun Pemprov khususnya wilayah Kalbar tentang musibah banjir ini, yang telah menuai kritik dari masyarakat dan publik ikut mempertanyakan strategi pemerintah daerah untuk menitik beratkan pada mitigasi agar menuntaskan akar masalah bencana banjir yang terjadi di Kapuas Hulu dan beberapa daerah kabupaten lainnya, dan pemerintah daerah jangan hanya berikan setmen itu anomali cuaca, mungkin benar saya juga mengatakan bahwa memang saat ini kita sedang krisis iklim.

Pertanyaannya apakah memang benar penyebab bencana alam di awal tahun di Indonesia hanya disebabkan faktor tunggal cuaca ekstrem.???

Dalam kesempatan ini Jono Darsono ST yang merupakan sebagai aktivis dan tokoh juga di Kalbar mengatakan curah hujan makin ekstrem’ dan banjir makin intens di Kalbar akan tetapi penangannya ‘biasa biasa saja dan diketahui belum ada hasil yang optimal untuk wilaya Kalbar yang terdampak banjir akibat dari dampak curah hujan tinggi ” Ucapnya Rabu 17 Januari 2024.

Telah diketahui sebelumnya Provinsi Kalbar hampir setiap tahun wilayah banyak terjadi kebanjiran dan hampir ribu rumah dan orang terdampak bencana banjir yang menjadi bencana tahunan dan melanda wilayah lima kabupaten di bagian pehuluan Kalbar,ada Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu Kalimantan Barat, salah satu wilayah rawan banjir, air merendam hampir beberapa desa kecamatan serta ruma rumah penduduk serta berdampak lumpuhnya ekonomi masyarakat.

Baca Juga ; Renovasi Asrama Rahadi Osman Bandung Belum rampung 100 % Berpotensi Kurang Memenuhi Spesifikasi Teknis

Berbicara tentang banjir yang berulang setiap tahun kata Jono,itu semua karena tidak ada daerah resapan khusus di wilayah Kalbar yang dihantam banjir bandang dan hampir setiap tahun daerah kami menjadi langganan banjir di tengah curah hujan yang tinggi, termasuk karena bangunan yang berada di dataran rendah

Sementara itu,sejumlah pemerintah daerah mengklaim sudah melakukan langkah mitigasi,dan mengatakan banjir merupakan tanggung jawab semua instansi dan masyarakat juga.

Jono menyatakan tentang mitigasi bencana di Kalbar dan ia menilai hampir semua Kabupaten dan khususnya Pemkab dan Pemrov sepertinya kurang perhatian terhadap masyarakat akibat banjir tahunan ini dan dikatakannya yang dimana perubahan tata guna lahan, fungsi lahan, maka daerah resapan yang ada jadi berkurang.

Lebih lanjut Jono Darsono ST juga merupakan sebagai Pendiri Kader Militan Jokowi KAMIJO menyatakan banjir di beberapa Kabupaten dan diwilayah lainnya Kalimantan Barat disebabkan dua faktor. Salah satunya hujan ekstrem yang melanda wilayah juga menyebut ada faktor kerusakan hutan serta lingkungan dan Ia menilai banjir ini disebabkan oleh kerusakan DAS Kapuas yang telah mencapai 70% akibat pertambangan liar dan perkebunan adanya aliran sungai di wilayah tangkapan air hujan rusak ” Ucapnya.

Ditambah kegiatan ilegal logging seperti pertambangan tanpa izin (PETI) yang menjamur di beberapa wilayah,”banyak wilayah di Kalbar sebagai penyumbang peran terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah, karena aktivitas PETI itu telah mengakibatkan perubahan struktur sungai.

“Sungai yang tadinya dalam, karena disedot kemudian menjadi dangkal hal itu berpengaruh pada arus sungai dalam mendistribusikan air. Kalau sungai sudah terganggu, berpotensi terjadi air yang menggenang akibatnya air tidak lancar,” terang Jono.

Jono Darsono ST yang merupakan Aktivis pemerhati masyarakat pedalam ini, menyatakan selain menagih janji janji pertanggung jawaban pemerintah daerah maupun Provinsi dan Pusat yang telah diduga melakukan penyimpangan patut dimintai pertanggung jawaban atas terjadinya bencana lingkungan. Karena banyak akademisi,yang dengan keahlian dan keilmuannya, justru malah mendedikasikan diri sebagai konsultan perusahaan besar swasta, dalam membuat studi kelayakan untuk pembangunan kegiatan usaha.

Deforestasi dituding sebagai penyebab banjir dan ia menilai, deforestasi ini adalah bagian dari kegiatan pertambangan sebagai penyebab utama bencana banjir yang menerjang beberapa wilayahnya belakangan ini, termasuk Kapuas hulu

Jono membandingkan Jamannya Ayah saya penyebab banjir itu yang terjadi pada 1963 silam ada perbedaan antara penyebab banjir saat ini dan banjir 1963 bukan dipicu oleh deforestasi, namun oleh perubahan iklim kala itu aliran sungai dan serapan air masih terbilang bagus,kalau sekarang ini lebih banyak karena deforestasi akibat dari pertambangan coba kita lihat sekarang ini hutan-hutan di Kalbar saat ini sudah habis, lantaran IUPHHK perkebunan telah banyak diberikan kepada perusahaan sehingga,lahan konsesi lebih banyak dibanding dengan hutan yang ada dan selain perkebunan konsesi tambang juga ikut menyumbang bencana banjir dan Jono menyebut aktivitas pertambangan di Kalbar cukup besar.

Seharusnya Pemkab dan Pemprov di bidang infrastruktur Sumber Daya Air, saat ini fokus dan berupaya melakukan penanganan perbaikan infrastruktur diantaranya perbaikan rehabilitasi sungai,hutan untuk yang melayani lahan pertanian.

Namun, ia melihat penanggulangan atau mungkin pencegahan saya melihat Dinas Tata Ruang Pemkab maupun Provinsi sejauh ini belum ada program yang terlihat mengenai adaptasi banjir untuk masyarakat yang terkait dengan banjir, apalagi membuat area resapan baru untuk itu Jono menghimbau Pemerintah Pusat harus mencabut ijin ijin perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan dan dampak bencana tersebut yang diberikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

Menurutnya membuat daerah resapan tidaklah mudah dan butuh biaya besar karena area terbuka umumnya lahan gambut akan tetapi hal ini bisa dimasukkan dalam rencana jangka panjang sebagai langkah menekan risiko banjir yang dimana dalam waktu dekat ini masyarakatnya harus tangguh terhadap bencana yang terjadi dan Ia meminta kepada Pemerintah pusat untuk memperhatikan daerah provinsi penyangga IKN agar diperhatikan wilayah yang terkena dampak banjir agar pembangunannya tidak hanya terfokus di kawasan ibu kota negara atau IKN saja akan tetapi Pemerintah pusat juga harus perhatikan daerah penyangga IKN akibat banjir tahunan seperti ini “Tutup tokoh mantan Aktivis 98 ini

Red

error: Content is protected !!