Mitragalaksi.com, Pontianak, Kalbar. Tim investigasi FW – LSM Kalimantan Barat ,DPD LPRI Lembagai Pemantau Reformasi Indonesia ,DPN Lidik Krimsus RI , serta awak media online dan cetak , bergabung dalam sosial kontrol di provinsi kalimantan Barat , ikut menyoroti perkembangan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD TA Tahun Anggaran 2022 , terkait paket paket yang di lelang di ULP Pokja penyedia Barang dan jasa Kalimantan Barat , dalam penyerapan di tri Wulan pertama awal sampai tri Wulan ketiga ,masih berlangsung proses lelang di Pokja / Pokmil di ULP Provinsi Kalimantan Barat ,
Banyak paket paket pekerjaan yang berproses lelang sampai dengan yang sudah proses berkontrak maupun pada tahapan pekerjaan , beredar isu isu di antara penyedia barang / jasa menyambangi FW – LSM Kalimantan Barat yang merupakan wadah sosial kontrol , banyak aduan aduan yang kurang positiv terkait proses lelang maupun persaingan yang tidak sehat antara penyedia barang / Jasa , yang menggunakan power power pemerintahan yang sedang berkuasa seperti Orang nomor 2 di Kalimantan Barat ,
Di ketahui bahwa penyedia barang / jasa yang selama ini dapat kegiatan dan di menangkan oleh Pokja / Pokmil ULP Unit Pelayanan penyedia barang / jasa provinsi Kalimantan Barat adakah sebagian besar orang titipan orang nomor 2 yang sedang berkuasa di pemerintah Kalimantan Barat , Banyak penyedia barang / jasa yang pada saat proses lelangemgakui bahwa paket paket lelang adalah arahan dari Dinas atau instansi yang sedang berlansung proses lelang bahkan nyata nyata benar akan memang dala proses tender di Pokja / Pokmil yang melakukan lelang secara terbuka , imbuh petinggi FW LSM kalbar.
Baca Juga : FW-LSM Kalbar Dukung APH Untuk Berantas Ilegal Loging Melawi.
Isu isu yang berkembang bahwa paket paket yang akan di lelang sudah di akui oleh penyedia barang / Jasa , dan dimenang kan oleh penyedia barang / jasa maupun personal yang mengaku arahan seperti inisial ( Y ) dari paket rehab gedung Dekranasda serta pembagunan RSUD Soedarso ,serta paket paket lain nya seperti asrama Jogja semua sudah bukan rahasia umum ,bahkan ada oknum ASN Aparatur Sipil Negara yang menjadi orang yang yang menyampai ke Dinas Dinas terkait , bukan rahasia umum , Kabid serta Pokja / Pokmil untuk mendapatkan tekanan yang luar biasa , ini tidak dapat di pungkiri secara kasat mata dan realita adanya ,
Memgutip pernyataan Petinggi Kalbar sebelumnya ada nya tekanan tekanan terhadap Dinas Dinas tertentu terkait lelang paket maupun serta pengadaan Barang semua ada nya tekanan tekanan oleh oknum penguasa , banyak nya aduan aduan lelang yang tidak bisa di ungkap oleh APH Aparat Penegak Hukum ,
Padahal banyak kegiatan kegiatan proyek pekerjaan yang sedang di Tangani APH dalam hal ini Polda Kalbar .Kajati Kalbar seperti kasus proyek BPPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Transfortasi Darat Yang melibatkan orang nomor 2 di Kalbar sebagaimana telah di berita oleh media on line dan cetak
FW LSM Kalimantan Barat meminta semua unsur APH , berkerja maksimal dalam penangan Kasus Kasus proyek baik yang sudah di tangani maupun yang masih berupa Aduan aduan proses Lelang , Agar dapat mmberikan tindakan tegas, terhadap oknum oknum terkait ,
Selama ini penyedia Barang / jasa yang dekat orang no 2 sering muncul di dunia penyedia barang / jasa dan mengaku bahwa paket paket lelang tersebut arahan mereka seperti Insial ( Y ) ataupun ( HB ) , untuk itu FW LSM Kalimantan Barat sangat menyangkan kejadian ini terjadi benar ada nya ,bahkan sudah ada yang melaporkan terkait proses lelang yang telah berlangsung seperti paket rehab gedung Dekransda serta Paket Irigasi maupun Pembagunan dan peningkatan Jalan di Sub Bidang Bina Marga , di Tahun Anggaran 2022 , imbuh Petinggi DPD LPRI , yang akrab di panggil pak Mude ,
FW LSM Kalimantan Barat serta DPD LPRI maupun DPN LKRI dan Awak media on line serta cetak berharap agar kasus kasus yang sudah di tangani APH Polda Kalbar ,tidak tebang Pilih ,seperti apa yang sudah di beritakan sebelumnya , semua unsur LSM yang bergerak dalam sosial kontrol tetap mengawal dan monitoring perkembangan kasus kasus terkait pembagunan di Kalimantan Barat baik dari sumber dana APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah , ini terjadi karena monopoli dalam proses lelang agar mendapatkan dan memenang kan paket paket tertentu , padahal sistem lelang secara terbuka berkompetisi secara umum tanpa ada nya intervensi dari pihak pihak tertentu ,apalagi para petinggi di Kalimantan Barat , imbuh pak Mude.
[ S Delvin SH ]
