Mitragalaksi.com, Pontianak, Kalbar. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bapak dr. H. HARISSON, M.Kes., secara resmi membuka kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Forum OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat. Rapat Forum OPD ini guna mensinkronkan program kegiatan pembangunan Kawasan Perbatasan dari berbagai Perangkat Daerah terkait dengan Rencana Kerja tahun 2022 BPPD Provinsi Kalimantan Barat secara Firtual Metting Zoom. Selasa,(15/02/2022).
” Acara dibuka oleh Yefri Herody, Sekretaris BPPD Kalbar, juga sebagai ketua panitia penyelenggara Keg Forum OPD 2023, Dalam acara tersebut secara Virtual Metting Zoom membacakan Laporan Panitia Rapat Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perqngkat Daerah (FORUM OPD) tahun2022 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Digelar kantor BPPD Kalimantan Barat beralamat dijalan Alamat lokasi : Jl. Ahmad Yani No.1 Pontianak Kalimantan Barat.
Turut hadir dalam Acara tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepalab Biro Perencanaan BNPP Republik Indonesia, Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat, Asisten Pemerintahan & KESRA Sekda Provinsi Kalimantan Barat,Asisten Pembangunan & Perekonomian Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengolalahan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta Jajarannya, Para Kepala Biro , Kepala Dinas, Kepala Badqn Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, serta Para Kepala BPPD kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, serta Kabag Tata Pemerintah Sekda Kabupaten Sambas , Kabag Kerja sama & Pengelola Perbatasan Sekda Kabupaten Sanggau , Para Administrator PLBN Aruk, Entekong dan Badau serta hadirin sekalian, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada bapak dan iIbu sekalian yang sedang telah hadir secara fisik maupun secara Virtual Metting Zoom.
Baca Juga : Proyek Tanah Hitam Kabupaten Sambas Menjadi Tolak Ukur Penanganan DitKrimsus Polda Kabar.
Keterangan Foto :mensinkronkan program kegiatan pembangunan Kawasan Perbatasan dari berbagai Perangkat Daerah terkait dengan Rencana Kerja tahun 2022 BPPD Provinsi Kalimantan Barat secara Firtual Metting Zoom. Selasa,(15/02/2022).
“Yefri Herody, sebelum mengawali kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Forum OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat, terlebih dahulu marilah kita senantiasa membjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT tuhan Yang maha esa, yang selalu melimpahkan rakhmat serta karunianya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat tidak kurang satu Apun jua, dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan Penyusunan Dukumen perencanaan perangkat Daerah Kawasan Perbqtqsan tahun 2023, yang dilaksanakan baik secara fisik maupun secara Webinar yang melalui link Virtual Metting Zoom pada masing-masing Instansi,” Tuturya.
” Lanjut, Yefri Herody, juga menyampaikan Dasar Surat keputusan kepala Badan Pengelola Perbatqsan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 24 tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( BPPD) Provinsin Kalimantan Barat :
Keterangan Foto : Yefri Herody, Forum OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun daftar Pelaksanaan Anggaran BPPD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DPA/A17.9.06.0.00.0170000 /001 / 2021 tanggal 3 Januari 2022. Dari komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat Karo Perencanaan Badan Nasional Perbatasan RI Pengelola, BAPPEDA Kalimantan Barat, dan kepala Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat serta pemaparan dalam kegiatan pada masing-masing Badan Pengelola Perbatasan kabupaten dan kepala bagian kerja sama dan pengelola perbatasan kabupaten Sanggau, Kabag Tata pemerintahan sekda kabupaten Sambas. Maksud/tujuan dalam melalui kegiatan ini, diharapakan akan dapat menjadi salah satu media penyebarluasan informasi terkait program kegiatan tentang Pengelolaan perbatasan yang dilaksanakan oleh Badan pengelolaan kegiatan ini, diharapkan, dapat dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan di daerah serta untuka memperoleh masukan serta juga pemikiran dari semua pemangku kepentingan yang menangani kawasan di perbatasa sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan pada saat di masa SEMUA Pademi Covid-19 ini,” Pungkasnya.
( S Delvin.SH )
