Mitragalaksi.com, Melawi, Kalbar, Proyek Pembangunan Gedung UPT KPH di kabupaten Melawi terkesan Asal-asalan, Pekerjaan pembangunan pondasi awal saja di tanggal 17 Juli 2022, tidak terlihat satu orang pun yang melakukan aktifitas kegiatan pekerja di proyek pembangunan gedung UPT KPH tersebut,Awak media mencari tahu di sekitar pembangunan gedung UPT KPH mengapa aktifitas pekerjaan tersebut terhenti. Awak Media Online – Cetak yang tergabung di Forum Wartawan- LSM ( FW-LSM) Kalbar, yang diketuai Syafarudin Delvin- Denny Martin.
Pontianak , jum’at 29Juli 2022.
Awak Media mendatangi lokasi dan menemui warga disekitar Proyek Pembangunan Gedung tersebut, dan bertanya ke salah satu warga yang Engan untuk disebutkan nama nya. Ia( warga) tersebut, menceritakan bahwa diberapa hari yang lalu ada beberapa orang termasuk konsultan proyek nya datang serta melihat kejangalan pengerjaan pembangunan pondasi awal yang dibangun tersebut, lalu konsultan minta untuk dibongkar ulang, karena sudah menyalah Bestek dari gambarnya, maupun ukuran besi-besi tulangan nya, juga tidak sesuai dalam RAB gambar pembangunan gedung UPT KPH tersebut, warga yang engan nama untuk disebut tersebut, juga menjelaskan pada hari jum’at 22 Juli 2022 , sudah terlihat Pondasi Proyek bangunan gedung tersebut sudah dibongkar ratah dari pihak pekerja, dan menurutnya ( warga) ternyata betul adanya, apa yang disampaikan Konsultan kemarin, bahwa ukuran besi untuk tulangan tersebut dengan mengunakan besi biasa, ukuran 6 cm banci,” Ungkap Warga tersebut dengan menunjuk gambar-gambar pengerjaan pembanguna awal serta pembongkaran nya lengkap dengan vidionya.
Joni, menjelaskan bahwa, Proyek-Proyek APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA Tahun Anggaran 2022 , di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta data-data Pengelolaan Rencana Tata Hutan ( KPH ) Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Anggaran cukup besar dan fantastis, tersebar di provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Total kurang lebih Rp .45.000.000.000, ( Empat Puluh Lima Milyar ) di pecah menjadi 19 paket yang masing masing setiap kabupaten dengan pagu anggaran Rp.2.400.000.000,- ( Dua Milyar empat ratus juta rupiah ).
Keterangan Foto : Paket Gedung Pondasi Yang Dibongkar.
Paket-paket Gedung Kantor KPH, provinsi Kalbar sudah dalam tahap proses pekerjaan dengan nilai nilai yang berbeda dari hasil lelang secara kompetisi terbuka oleh Pokja kelompok kerja ULP Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan BaratBarat.
“Dari hasil temuan Joni Yulianto dari Tim investigasi dari Forum Wartawan dan LSM (FW-LSM) Kalbar yang di ketuai Syafarudin Delvin- Denny Martin, yang berada di daerah ikut memonitoring kegiatan pembangunan gedung kantor UPT KPH yang berada di seluruh kabupaten Kalbar, ternyata ada di beberapa titik lokasi pekerjaan, salalh satunya yaitu di kabupaten Melawi terdapat keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor UPT KPH, yang baru dikerjakan kurang lebih dimulai pada tanggal 10 juli 2022, baru mulai pengerjaan proyek rengka pondasi bangunan Gedung kantor tersebut sudah salah dalam pengerjaan dan tidak sesuai Bestek Rab nya, kini pada tanggal 22 Juli 2022, terlihat dibongkar lagi. Ada apakah dengan pengerjaan pembangunan Gedung Kantor UPT KPH Wilayah Melawi, Tersebut,” Ungkap Joni.
Dimana semua kita ketahui, bahwa pengerjaan pembangunan Gedung Kantor UPT KPH Wilayah Melawi agaran nya besar dengan Total Rincian Kegiatan : Pengelolaan Rencana Tata Hutan (KPH) Kewenangan Propinsi Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor UPT KPH Wilayah Melawi di Lokasi : Kabupaten Melawi Tahun Anggaran : 2022 Nilai Kontrak : Rp 1.652.175.746,13 027/42/SPK/LHK/PPKOM/2022 Nomor SPK Waktu Pelaksanaan: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender PELAKSANA : CV. MEGATRON MULTI KARYA KONSULTAN : CV. ABSIS WAHANA EUREKA, Paket ini terindikasi di kerjakan secara asal asalan tidak mengunakan spesifikasi dan Bestek sesuai Rencana Bangunan Yang telah di tentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,” Beber Joni.
Kejadian yang di dapat oleh Tim investigasi Forum Wartawan – LSM ( FW-LSM) Kalbar, langsung menelpon Direktur CV.Megatron Multi Karya, dan kami pun janji ketemu di salah satu tempat Cafee di pontianak,(22 /7/2022).
Pada saat pertemuan Awak media dan Direktur CV.Megatron Multi Karya. Kami awak media, menjelaskan tentang apa yang menjadi temuan dilapangan dan mendapatkan informasi bahwa yang mengerjakan pembangunan proyek Gedung tersebut adalah mantan Pesiunan pegawai KPH dan Kontraktor yang cukup senior yaitu, Firdaus ( mantan pensiunan KPH Melawi) dan Naryo ( kontraktor) atas informasi yang di dapat di Lokasi Pekerjaan, tersebut,” Kata joni.
Sementara Indra selalaku Direktur CV.Megatron Multi Karya, membenarkan bahwa kedua orang yang dimaksud tersebut, benar adanya. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan nya tersebut hanya dipinjam pakai oleh kedua orang tersebut, ungkap Indra, dan Ia, juga mengakui bahwa pekerjaan tersebut memang sudah salah aturan, jelasnya kepada Awak madia, pukul 10:30 WIB pada hari Jum’at (22/7/2022) disalah satu Cafee yang berada di pontianak kota.
Pada saat, Awak media mempertanyakan, mengenai apa betul terkait untuk mendapatkan pengerjaan tersebut, adanya indikasi lobi-lobi terhadap paket pekerjaan gedung kantor UPT KPH Melawi, antara Pemilik Perusahaan dan kontraktor terhadap Instasi terkait, pada proses tender di pokja ULP Provinsi Kalbar tersebut,tanya Awak media kepada nya( Indra), Indra Hanya diam atas pertanyaan tersebut.” Ungkap Joni.
“Dari penjelasan dari ( Indra), selalu Direktur CV.Megatron Multi Karya , yang di dapati lokasi bahwa pondasi pekerjaan memang betul tidak sesuai dengan spesifikasi dan Bestek hingga dilakukan bongkar habis. Ungkapnya kepada saudara Joni Yulianto yang Juga sebagai sosial kontrol di daerah Melawi. Joni, juga menjelaskan, padahal waktu pelaksanaan harusnya sudah mencapai progres 65 % dari waktu yang telah di tentukan, ternyata ini sangat fatal dalam hal tekhnis dan administrasi. Untuk itu Joni meminta seluruh dinas terkait baik yang ada di kabupaten dan provinsi untuk melakukan evaluasi serta menitoring secara rutin agar penyerapan anggaran APBD dapat maksimal , serta konsultan pengawas dapat bekerja efektif secara berkala turun ke lokasi-lokasi kegiatan yang sedang berlasung,” Katanya.
Mengingat harga harga penawaran pada saat proses lelang secara terbuka di LPSE ULP Provinsi Kalimantan Barat, hampir yang menang pada proses lelang rata rata harga terendah kurang lebih di angka 80% dari Pagu Dana dan HPS yang di tentukan,ini di benar kan oleh aturan adminitrasi dan tekhnis.
Akan tetapi perlu nya kontrol dan monitoring serta evaluasi ( Monev ) secara intens oleh para pihak yang berkontrak seperti konsultan suvervisi dan kontraktor serta dinas terkait pembangunan Gedung Kantor KPH di setiap kabupaten Provinsi Kalimantan Barat , dan Semua unsur APH Tipikor baik Kajati Kalbar dan Polda Kalbar serta KPK menindak jika terjadi indikasi penyimpangan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung , agar penyerapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan secara merata dan mencapai target penyerapan , dengan mengedepan Quality Kontrol pada kegiatan infrastrutur mau Struktur pada tiap kegiatan-kegiatan.
Dimana bahwa Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) adalah pengujian untuk menentukan nilai kepadatan tanah, yang hasil akhirnya berupa nilai CBR (California Bearing Ratio). Untuk mendapatkan nilai CBR, hasil uji DCP ini dikorelasikan dengan suatu rumusan Korelasi Nilai DCP-CBR. Dari hasil ini baru lah di dapat design maksimal DED Detail Engginiring Design, cetus joni.
“Kejadian dari Pembangunan gedung UPT KPH Melawi, ini menjadi pelajaran terbaik bagi pengguna anggaran supaya lebih baik kedepan nya , agar Perencanaan KPH itu tidak prototype akan tetapi menyesuaikan existing awal di masing masing daerah ,Agar dalam penyusunan OE(Owner Estimate dan EE Engeniring Estimate) item item pekerjaan sesuai dengan lokasi masing masing. Kelalaian pihak Perencanaan di kegiatan paket KPH jelas indikasi kelalaian Pihak perencanaan , akibat nya Ketika mulai pelaksanaan & tepatnye saat PCM kontraktor pelaksana harus ajukan kajian teknis mengenai item kerjaan yang tidak terakomodir Lebih tepatnya ini sebut suatu kelalaian pihak PPK, yang tidak mengevaluasi dokumen sebelum ditenderkan, ” Pungkas Joni.
[ S Delvin SH ]
