Mitragalaksi.com, Bengkayang, Kalbar. Kegiatan masyarakat melakukan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam.
Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal mengajak semua pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam menangani masalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Wabup Rizal menyebut, penanganan PETI memerlukan kerja sama semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, forkopimda, serta peran masyarakat dari semua elemen.
“Tentunya kita sangat berharap semua pihak dapat bersama-sama menyelesaikan tambang ilegal atau lebih dikenal PETI di Bengkayang,” ajaknya, Kamis (28/7/2022).
Dia meyakini, dengan adanya kerja sama yang baik antar lini, penertiban dan pembinaan terhadap pelaku PETI sangat mungkin dan bisa dilakukan.
Wabup Rizal menyebut, penindakatan terhadap pelaku PETI, terutama yang menggunakan alat berat juga harus dilakukan. Hal itu perlu dilakukan sebagai efek jera bagi para pelaku PETI.
Baca Juga : Komisi 3 DPRD Kota Singkawang Sepakat Tidak Ada Pembongkaran Pintu Gerbang Selamat Datang Singkawang
“Apalagi maraknya aktivitas PETI itu berdampak pada kehidupan. Salah satunya menyebabkan lingkungan rusak,” tuturnya.
Bahkan, lanjutnya, si Bengkayang aktivitas PETI sampai mencemari sumber air bersih di Intake Madi, di Kecamatan Lumar. Ini membuktikan, dampak PETI jelas-jelas merugikan banyak pihak.
“Tercatat 35 ribu orang Bengkayang bergantung pada sumber air bersih tersebut terkena dampak PETI,” ucapnya.
“Maka dari itu, saya harap stakeholder lintas sektoral bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan PETI di Kabupaten Bengkayang yang kita cintai ini,” tutupnya.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkayang, Albert Pandur Sae Pudaba meminta komitmen pihak berwenang dalam menangani masalah PETI.
Pandur mengingatkan, agar pihak berwajib, tak hanya menangkap pekerja semata, namun juga diminta untuk meringkus pemodal.
“Begitu juga kepala daerah. Harus serius tangani persoalan ini lewat kebijakan yang tepat,” tegas Pandur.
Dia menilai, aksi nyata dalam pemberantasan PETI sampai sekarang belum terlihat. Hal tersebut menurutnya menjadi bukti, belum adanya keseriusan dalam memberantas praktik PETI, khususnya di Bumi Sebalo.
“Padahal dampak negatif dari PETI sangat terlihat di depan mata. Lingkungan rusak. Di sisi lain, tak sedikit pekerja PETI meninggal saat bekerja,” paparnya.
“Sangat disayangkan apabila kejadian yang sama terus berulang tanpa ada upaya serius untuk menghentikan,” timpalnya.
Padahal, sambung Pandur, kegiatan PETI jelas-jelas berdampak besar pada kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.
“Karena itu, penegakan PETI ini harus dilakukan dengan tegas oleh semua pihak. Khususnya aparat dan pemerintah,” kata Albert Pandur Sae Pudaba.
Maka dari itu, dia meminta agar kedepan terkait penyelesaian PETI harus ada komitmen yang kuat dan konsisten. Harus ada keseriusan.
“Semua pihak pengambil kebijkan harus bersama-sama dalam penanganan PETI. Tanpa kekompakan dan keseriusan, masalah ini tak akan selesai,” tutupnya.
[ S Delvin SH ]
